Rapat kordinasi Disdikbud Kukar bersama sejumlah OPD membahasa penanganan SDN 002 Loa Janan pasca kebakaran. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan sistem belajar bergilir di SDN 002 Loa Janan pascakebakaran pada Kamis (16/7/2026).

Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan penanganan awal difokuskan untuk memastikan proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan kegiatan belajar mengajar tidak terhenti.

Untuk sementara, pembelajaran dialihkan dengan memanfaatkan ruang yang masih dapat digunakan melalui sistem belajar bergilir.

"Kami menerapkan sistem dua shift. Untuk siswa kelas 1 belajar mulai pukul 07.30 hingga 10.00 Wita. Selanjutnya dilanjutkan oleh siswa kelas 2 dan kelas 3 dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih tersedia," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/7/2026).

Selain mengatur jadwal belajar, Disdikbud Kukar juga bergerak menyiapkan langkah penanganan bersama Pemerintah Kabupaten Kukar.

"Bapak Bupati dan Bapak Sekretaris Daerah menginstruksikan kami untuk segera menggelar rapat koordinasi agar langkah-langkah penanganan dapat segera dilakukan terkait kebakaran yang menghanguskan gedung SD Negeri 002 Purwajaya, Desa Purwajaya," sebutnya.

Dari rapat tersebut disepakati bahwa pembangunan kembali SDN 002 Loa Janan akan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) karena kondisi yang dihadapi masuk kategori mendesak.

Disdikbud bersama Dinas Pekerjaan Umum juga akan segera turun ke lapangan untuk menghitung kebutuhan pembangunan kembali gedung sekolah yang terdampak kebakaran.

"Dalam rapat tadi kami bersepakat bahwa kondisi ini masuk kategori mendesak, sehingga penanganannya akan menggunakan anggaran BTT," ungkapnya.

Selain menyiapkan pembangunan kembali gedung sekolah, Disdikbud juga menginventarisasi sejumlah alternatif lokasi belajar sementara apabila sistem belajar bergilir dinilai tidak lagi efektif.

"Saat ini kami masih melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap berbagai alternatif tersebut, termasuk kemungkinan memanfaatkan BPU atau menyewa bangunan sebagai lokasi belajar sementara," jelasnya.

Percepatan administrasi juga tengah dilakukan agar pembangunan dapat segera dimulai melalui mekanisme pergeseran anggaran dari pos BTT ke program pembangunan sekolah.

"Sebelum perubahan APBD, kami akan melakukan perubahan penjabaran anggaran terlebih dahulu. Artinya dilakukan pergeseran anggaran dari pos BTT ke program kegiatan pembangunan sekolah, karena kondisi ini masuk kategori mendesak," pungkasnya. (kriz)